Pilkada DKI: Yang (seharusnya) tidak jadi pertimbangan

by Jefri

Sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi DKI tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012, hari pemungutan suara ditetapkan 11 Juli 2012. Nama-nama seperti Jokowi, Alex Noerdin dan incumbent Fauzi Bowo sudah resmi meramaikan bursa cagub-cawagub sekarang.

Apa yang harus dilihat dari para kandidat ini, sebelum kita memilih?

Pendidikan? Pengalaman? Kharisma? Popularitas?

Ada banyak faktor, tapi yang justru hendak saya angkat adalah faktor-faktor apa saja yang seharusnya tidak menjadi pertimbangan dalam memilih gubernur dan wakil gubernur kali ini (atau kapanpun kali ya).

1. Mr. Popular.

Gubernur DKI bukanlah harus orang yang sudah populer atau yang gemar mencari popularitas. Bila perlu, dia siap dibenci para pengamat dan sebagian warganya demi mempertahankan kebijakannya. Ingat dulu ketika ide busway dicaci? Ketika Monas dipagari dan diprotes sana-sini? Sekarang semua orang menikmati hasilnya. Terima kasih Bang Yos.

Seorang pemimpin sejati berjalan didepan pengikutnya karena dia punya visi. Dia yang harus diikuti, bukannya membebek dibelakang “Ya oke-oke, saya akan turuti keinginan mayoritas agar semua senang”.

Try to please everybody and you’ll please none.

Buatlah aturan agar mobil pribadi menjadi tidak nyaman di Jakarta: batasi jumlahnya, naikkan pajaknya, gandakan tarif parkirnya, berlakukan sistem three-in-one (four-in-one bila perlu) sepanjang hari, terapkan plat nomor ganjil-genap, warna terang-gelap, hari bebas kendaraan – apapun.

Bila percaya itu solusi yang paling ampuh untuk mengatasi kemacetan Jakarta yang sudah mencapai level (mengutip salah satu blog) “anjing seanjing-anjingnya”, lakukan dan siap ngotot mempertahankannya. Tidak sukses? Tinggalkan, coba solusi yang lain. Yang penting, lakukan sesuatu dan jangan berlindung dibalik retorika dan keinginan untuk “dicintai” yang akut.

2. Putra daerah.

Please deh, ini isu basi banget. Dari Sabang sampai Merauke, kita semua putra daerah yang berhak jadi gubernur dimanapun di wilayah Indonesia. Gubernur sukses bukanlah karena dia putra daerah, sebagaimana gubernur korupsi juga bukan karena dia putra “luar daerah”.

Lagian ini Jakarta kok bukan daerah.. *-).

Jadi tak perlu ada ormas yang berteriak-teriak mendukung kandidat tertentu karena “belum pernah putra Betawi jadi gubernur Jakarta” yang kemudian hilang suara jadi sunyi senyap karena terbukti mendukung kandidat kelas ayam sayur. Beribu maaf, saya tidak akan menyebut nama.

3. Berwibawa

Ini sebenarnya mirip dengan kasus Mr. Popular, tapi saya angkat untuk karena satu sudut pandang yang berbeda bahwa di Indonesia, berwibawa itu sinonim dengan “pencitraan”, “ragu-ragu” dan “terlalu banyak pertimbangan dalam memutuskan”. Seperti kata orang bijak: jangan berlama-lama menimbang keputusan karena walaupun keputusan itu tepat, masalahnya sudah bukan itu lagi. Sepuluh ribu maaf lagi, saya tidak akan menyebut nama.

4. Janji yang diucapkan

Konon “lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata” kata Om Bob Tutupoli. Dua tipe manusia yang paling gampang mengobral janji namun urung menepati: [1] Pria yang mabuk cinta dan [2] Politisi.

Yang ketiga? Anak yang minta dibelikan mainan (pengalaman pribadi..).

Semua kandidat memang diwajibkan mengutarakan janjinya, tapi haruslah dilihat mana janji-janji yang serius dipikirkan dan mana yang obralan. Bagaimana mendeteksi janji obralan ini ya? Gunakan akal sehat (memangnya ada yang lain?).

Terus terang, fenomena negara kita akhir-akhir ini sering membuat saya miris. Bagaimana mungkin begitu banyak orang di pemerintahan (dan DPR termasuk pemerintah) yang kehilangan akal sehat? Sometimes I believe I can run this country…

Kembali ke laptop – ya akal sehat.

Misalnya janji terkait kemacetan Jakarta.

Setiap hari ada 800 ribu kendaraan yang masuk dan keluar dari Jakarta, mengangkut kurang lebih dua juta orang dari daerah penyangga (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan sekitar). Setiap kendaraan ini menghabiskan 2-3 jam sehari (pulang dan pergi) diatas jalanan kota Jakarta. Bila dijembreng, antrian 800 ribu kendaraan ini akan memenuhi 3200 km panjang jalan sembari menyumbangkan polusi, kemacetan dan kesemrawutan kota (serta menghabiskan ribuan liter BBM subsidi) setiap hari.

Nah, bila nanti ada cagub/cawagub DKI yang berjanji akan menghapus kemacetan Jakarta dalam waktu sekian tahun tapi sama sekali tidak menyinggung bagaimana mekanisme kerjasama dengan pemerintahan daerah Bodetabek tadi – dipastikan itu hanyalah janji obralan.

Ada masukan lain?